PSI Bela Jokowi RUU KPK, Tegaskan Inisiatif DPR
NasionalismeNews.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membela Presiden Joko Widodo terkait polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK). PSI menegaskan bahwa pembahasan revisi tersebut merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan berasal dari pemerintah.
@nasionalismenews_nntv PSI BELA JOKOWI SEBUT RUU KPK INISIATIF DPR. Dampak Polemik RUU KPK di Masyarakat Polemik revisi UU KPK sempat memicu gelombang kritik luas dari masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi. Banyak pihak khawatir perubahan aturan tersebut dapat melemahkan independensi lembaga antirasuah. Namun, PSI menilai perdebatan ini perlu dilihat secara objektif berdasarkan proses legislasi yang berlaku. https://www.youtube.com/shorts/_CkG2S1_gYc https://x.com/NntvRed50207 https://tiktok.com/@nasionalismenews_nntv https://www.facebook.com/profile.php?id=61583236237913 https://www.instagram.com/nasionalisnews/ https://www.nasionalismenews.com Dukung jurnalisme independen kami agar tetap bisa menyajikan berita berkualitas. teer.id/herocyn3 fyp fypã‚· viral beranda tiktokindonesia beritaterbaru nasionalismenews kalianharustahu scrollstopper bangunkesadaran sadarteman janganlewatkan #jokowidodoind indonesia beritaindonesiaterkini news beritaviraltiktok
♬ suara asli – NasionalismeNews.com – NasionalismeNews.com
PSI Bela Jokowi RUU KPK Bukan Usulan Pemerintah
PSI menyatakan bahwa proses revisi UU KPK pada saat itu berawal dari hak inisiatif DPR. Menurut partai tersebut, pemerintah hanya terlibat dalam tahap pembahasan setelah usulan resmi diajukan oleh legislatif.
Pernyataan ini muncul untuk meluruskan anggapan publik yang menilai pemerintah sebagai pihak utama yang mendorong perubahan regulasi lembaga antikorupsi tersebut.
Alasan PSI Bela Jokowi RUU KPK
PSI menjelaskan beberapa alasan mengapa mereka membela Presiden Jokowi dalam isu revisi UU KPK:
-
Fakta Prosedural
RUU KPK berasal dari DPR sebagai pemegang hak legislasi. -
Keterlibatan Pemerintah Bersifat Formal
Pemerintah hanya mengikuti proses pembahasan sesuai aturan. -
Upaya Meluruskan Opini Publik
PSI menilai terjadi kesalahpahaman di masyarakat mengenai pihak pengusul revisi.
Dampak Polemik RUU KPK di Masyarakat
Polemik revisi UU KPK sempat memicu gelombang kritik luas dari masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi. Banyak pihak khawatir perubahan aturan tersebut dapat melemahkan independensi lembaga antirasuah.
Namun, PSI menilai perdebatan ini perlu dilihat secara objektif berdasarkan proses legislasi yang berlaku.
Kesimpulan PSI Bela Jokowi RUU KPK
PSI menegaskan bahwa revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR, sehingga tidak tepat jika seluruh tanggung jawab diarahkan kepada pemerintah atau Presiden Jokowi.
Partai tersebut berharap masyarakat memahami proses legislasi secara utuh agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
🔗 Outbound Link (DoFollow untuk SEO)
Sumber informasi terkait KPK dapat dilihat di situs resmi:
https://www.kpk.go.id
About the Author
