Scroll untuk baca artikel
Jasa Website
HUKUM & KRIMINAL

Sidang Perdana Kasus Gagal Bayar Asuransi Wana Artha, Ratusan Korban Minta Perhatian Khusus Presiden Jokowi

Admin Redaksi
10
×

Sidang Perdana Kasus Gagal Bayar Asuransi Wana Artha, Ratusan Korban Minta Perhatian Khusus Presiden Jokowi

Sebarkan artikel ini
2 / 100

NasionalismeNews.com,Jakarta – Ratusan nasabah korban gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang lebih dikenal dengan nama Wanaartha Life/WAL yang sejak tahun 2020 silam kembali mengambil langkah hukum dengan mengawal sidang Perdana kasus ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan meminta atensi khusus dari Presiden Jokowi guna melindungi hak-hak para nasabah yang diketahui mengalami kerugian mencapai Rp 15,9 Triliun, hingga saat ini belum terselesaikan.

Sekitar 504 nasabah Asuransi Wanaartha telah menderita selama lebih kurang 4 tahun dengan nilai kerugian sebanyak Rp.822 miliar, yang berasal dari 1.165 polis datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (04/10/2023) untuk menghadiri sidang perdana gugatan perwakilan kelompok (class action) atas kasus gagal bayar Wanaartha.

Perwakilan nasabah berjumlah lebih dari 100 orang terlihat memenuhi ruang sidang Oemar Seno Adji 1, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga sebagian dari mereka tidak dapat tertampung di dalam ruangan.

Sidang yang rencananya dimulai pukul 10.00 WIB, sempat ditunda karena ada data yang belum lengkap dan sidang baru dimulai kembali pada pukul 11.00 WIB dengan hakim ketua dalam sidang perdana tersebut adalah Kadarisman Al Riskandar.

Agenda sidang pertama ini adalah pemanggilan tergugat dan pihak tergugat dalam perkara ini adalah Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan RI, dan WAL dimana dari keempat tergugat tersebut, pemanggilan tiga diantaranya dianggap sah. Namun, pemanggilan atas Wanaartha disebut tidak sah.

“Pemanggilan kepada PT Wanaartha Life tidak sah karena menurut keterangan PT Pos Indonesia, alamat yang dituju sudah berubah,” ujar Kadarisman selaku hakim ketua dalam sidang tersebut.

Belakangan diketahui, alamat Wanaartha yang tercantum adalah Graha Wanaartha di Jl. Mampang Prapatan Raya no. 76, Jakarta Selatan. Kuasa Hukum korban Dr.Firman Wijaya, SH, MH yang juga merupakan ketua umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) mengatakan

“Jika Asuransi WanaArtha sudah tidak ada kegiatan ditempat itu tetapi faktanya yada beberapa dokumen yang menunjukan bahwa mereka masih ada ditempat itu dan semua itu bagaikan sebuah trik dari prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan ini mereka lakukan untuk lari dari tanggung jawab”, ujar Firman yang ditemui oleh awak media usai sidang.

Pada sidang pertama hari ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hadir padahal pengadilan sudah mengundang secara resmi termasuk Kejaksaan Agung, sidang ini merupakan kepentingan dari masyarakat (pemegang polis), ungkap Firman

Jangan sampai gara-gara hal tersebut diatas menimbulkan rasa ketidakpercayaaan pada lembaga-lembaga negara yang mempunyai otoritas pada jasa asuransi, tegasnya.

Itulah semangat yang pada hari ini ingin disampaikan pada masyarakat dari korban Asuransi Wanaartha sebagai korban regulasi yang tidak jelas atau perlindungan yang lemah bagi pemegang polis dan ini resikonya sangat besar bagi dunia investasi, dunia bisnis dan termasuk jasa asuransi, kata Firman

Tidak ada yang kebal hukum di negara ini dan saya rasa gugatan ini merupakan gugatan yang rasional oleh masyarakat karena menurut kami sudah tidak bisa beralasan terkait jika pegang polis bodong karena polis nasabah itu jelas di kontrol atau dikendalikan oleh otoritas negara dan tidak bisa dinyatakan bodong begitu saja

Kita tahu Asuransi WanaArtha sudah ada sejak tahun 1974 dan harusnya tidak ada lagi yang namanya argument ini disebut tidak rasional, karena bagaimana pun ini merupakan ruang publik yang harus mendapatkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah

Untuk itulah kami dari Peradin sebagai organisasi tertua yang dilahirkan sejak tahun 1964 dan kita sudah biasa dekat dengan masyarakat, untuk itu kami akan terus melakukan pembelaan terhadap masyarakat karena hal tersebut merupakan panggilan jiwa kami sebagai seorang advokat, papar Firman.

Usai sidang Perdana, para nasabah berkumpul didepan halaman PN Jakarta Pusat dan meminta bantuan dan perhatian khusus dari Presiden Jokowi agar kasus tersebut segera terselesaikan dan hak para nasabah dapat diperoleh secara penuh.

Jasa Website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *