NasionalismeNews.com – Wilayah Gaza kembali menjadi sorotan dunia internasional pada akhir Oktober 2025. Meski gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku, kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih jauh dari kata pulih. Ribuan warga sipil terjebak dalam krisis pangan, kesehatan, dan tempat tinggal akibat blokade serta kerusakan infrastruktur masif.
Statistik Kemanusiaan Utama
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dirilis PBB, sejak 7 Oktober 2023 hingga pertengahan Juli 2025 tercatat sedikitnya 58.573 orang tewas dan 139.607 luka-luka. Angka kekurangan gizi pun meningkat tajam, di mana lebih dari 320.000 anak di bawah lima tahun berisiko mengalami malnutrisi akut.
Badan Pangan Dunia (WFP) memperingatkan bahwa Gaza berada di ambang kelaparan massal, dengan lebih dari 600.000 orang menghadapi kondisi ketidakamanan pangan kategori ekstrem. Hambatan distribusi bantuan juga memperburuk situasi. Dari 12.000 ton makanan yang dikirim pada Juli hingga Agustus 2025, lebih dari 90 persen dilaporkan tidak sampai ke penerima akibat blokade dan kekacauan jalur konvoi.
Kerusakan Infrastruktur yang Masif
Laporan terbaru menyebutkan bahwa Gaza kini menampung lebih dari 61 juta ton puing-puing hasil dua tahun konflik. Sekitar 90 persen infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum.
Dari 28.366 rumah yang teridentifikasi rusak, 3.329 hancur total dan 23.445 rusak sebagian. Banyak keluarga kini tinggal di tenda sementara di atas reruntuhan rumah mereka.
WHO juga menyoroti kekurangan pasokan medis dan fasilitas air bersih. Penyakit menular mulai menyebar di antara para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia.
Upaya Internasional dan Tantangan Politik
Meski PBB dan organisasi kemanusiaan internasional telah mendesak Israel untuk membuka akses bantuan melalui pos perbatasan Rafah, pengiriman tetap sangat terbatas. Amerika Serikat bersama beberapa negara Eropa sedang merancang pembentukan pasukan internasional untuk menjaga stabilitas pasca gencatan senjata, namun rencana tersebut menghadapi tantangan diplomatik besar.
Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa Hamas tidak boleh terlibat dalam pemerintahan Gaza pasca-konflik. Sementara itu, lembaga-lembaga HAM mendesak agar hak-hak sipil warga Palestina tetap dilindungi sesuai hukum internasional.
Harapan dan Masa Depan Gaza
Krisis Gaza bukan hanya persoalan politik, tetapi juga kemanusiaan yang mendalam. Para ahli memperkirakan dibutuhkan waktu lebih dari dua dekade untuk membersihkan ranjau dan sisa bahan peledak yang tersebar di seluruh wilayah.
Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai miliaran dolar, namun tanpa akses penuh dan jaminan keamanan, proses pemulihan masih jauh dari harapan. Dunia kini menatap Gaza sebagai simbol penderitaan, tetapi juga keteguhan manusia dalam menghadapi keterpurukan.
Sumber: PBB, WHO, Reuters, Al Jazeera
Red. 24 Oktober 2025 – 22.26.WIB.
