Presiden Prabowo Subianto telah memasuki tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden Indonesia, dan sejumlah lembaga pemantau serta analis menyoroti bahwa langkah‑politiknya menunjukkan kecenderungan konsolidasi kekuasaan yang kuat serta beberapa kebijakan yang dianggap makin militeristik dan top‑down.
Dalam konteks ekonomi, juga terlihat bahwa upaya stimulus pemerintah belum berjalan mulus: misalnya, Bank Indonesia menghentikan sementara pemangkasan suku bunga karena bank‑bank masih ragu dalam menurunkan biaya pinjaman, dan pengusaha menyebut bahwa bukan biaya pinjamannya yang jadi masalah utama, melainkan ketidakpastian kebijakan.
Poin‑Utama:
– Aktivis mengungkap bahwa sejak Agustus lalu hingga kini, lebih dari 900 orang telah ditahan dalam unjuk‑rasa dan demonstrasi di berbagai daerah. Mereka khawatir bahwa hak sipil dan kebebasan berekspresi mulai dipersempit.
– Pemerintah terlihat makin mengandalkan militer atau kekuatan militeristik dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini dilihat sebagai potensi risiko terhadap kontrol sipil dan transparansi pemerintah.
– Dari sisi ekonomi: meskipun banyak stimulus diberlakukan, bank‑bank dan perusahaan tampak menahan diri dalam memperluas pinjaman ataupun investasi karena keraguan terhadap arah kebijakan jangka menengah.
– Beberapa program prioritas pemerintah ternyata mengalami hambatan: misalnya program makanan gratis untuk sekolah disebut‑sebut mengalami masalah distribusi dan akuntabilitas, sebagai bagian dari sorotan pada tahun pertama pemerintahan.
Implikasi:
– Politik dalam negeri: Konsolidasi kekuasaan ini bisa memperkuat pengambilan keputusan, namun juga berpotensi memperkecil ruang kritik dan oposisi — yang dapat menimbulkan gesekan sosial bila ketidakpuasan masyarakat makin meluas.
– Kepercayaan publik & investor: Ketidakpastian kebijakan dan kelemahan dalam implementasi bisa mempengaruhi kepercayaan baik dari masyarakat maupun dari investor — yang pada gilirannya dapat memperlemah pertumbuhan ekonomi jangka menengah.
– Stabilitas demokrasi: Dengan meningkatnya keterlibatan militer dan sentralisasi kekuasaan, terdapat kekhawatiran tentang mundurnya kontrol sipil, transparansi, dan pluralitas dalam proses politik.
Walaupun demikian, pemerintahan Prabowo juga menegaskan bahwa mereka berada dalam tahap transisi dan membangun fondasi untuk proyek‑proyek besar nasional seperti pengembangan industri dalam negeri, energi baru, dan posisi Indonesia dalam geopolitik global. Beberapa pihak menilai kritik ini sebagai bagian dari proses menuju konsolidasi dan stabilitas baru, bukan semata kemunduran demokrasi.
Red. 24 Oktober 2025.
Leave a Reply