NasionalismeNews – Jakarta — Lembaga anti-korupsi Indonesia mengumumkan penyelidikan utama terhadap dugaan aliran uang rutin terkait pemerasan izin kerja tenaga kerja asing (TKA) di lingkungan beberapa instansi pemerintah. Menurut keterangannya hari ini, jumlah tersangka saat ini sudah di atas lima-angka dan penyidik telah memanggil sejumlah pejabat tinggi untuk diperiksa sebagai saksi.
Dalam konferensi pers, pihak KPK menyatakan bahwa modus yang ditemukan termasuk pengaturan slot tenaga kerja asing dalam proyek-proyek strategis nasional, dan pembayaran “fee” yang dilakukan secara berkala untuk mempercepat atau menjamin persetujuan izin tersebut. Langkah penyelidikan ini dianggap penting oleh kalangan pengamat sebagai wujud penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pengaruh asing dalam tenaga kerja dan kelangsungan proyek nasional.
Pakar hukum mencatat bahwa kasus tersebut berpotensi membuka babak baru dalam kampanye pemberantasan korupsi, terutama setelah penguatan regulasi tenaga kerja asing dan pengawasan internal instansi. Apabila terbukti, bukan hanya pengusaha dan pejabat yang akan dikenai sanksi pidana tetapi juga perusahaan yang menjadi perantara pembayaran akan menghadapi kemungkinan pencabutan izin operasi.
“Ini bukan sekadar soal uang, melainkan soal kedaulatan tenaga kerja nasional dan tata kelola administrasi publik yang bersih,” ujar seorang pengamat.
Rupanya, penyelidikan ini juga melibatkan audit internal inspektorat di beberapa kementerian, dan pemanggilan terkait sudah dilakukan sejak awal Oktober 2025. Tim penyidik mengindikasikan bahwa kasus ini berkaitan dengan proyek-proyek yang semula dianggap prioritas nasional, dan kini sedang dilakukan penelusuran terhadap dokumen keuangan, izin kerja, dan rekening pelaku.
Penegasan dari KPK bahwa kasus ini “akan ditindaklanjuti sampai ke akar” menandai bahwa momentum penguatan hukum terhadap TKA dan regulasi ketenagakerjaan masuk ke tahap signifikan. Dalam beberapa bulan ke depan, publik diharapkan menerima hasil pemeriksaan yang bisa menjadi contoh bagi tata kelola yang lebih transparan.
Leave a Reply