NasionalismeNews – Jakarta — Lembaga antirasuah KPK secara resmi mengumumkan telah memasuki tahap penyidikan awal atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat nasional yang sedang berjalan.
Dalam rilisnya, KPK menyebut bahwa pemeriksaan terhadap beberapa pejabat dan rekanan strategis proyek sudah dimulai sejak pekan lalu dengan fokus pada aliran dana dan keputusan administratif yang diduga melanggar ketentuan pengadaan publik.
Kasus ini mendapat sorotan tajam karena tingkat kerumitannya yang melibatkan beberapa instansi dan potensi kerugian negara yang signifikan. Seorang narasumber dari lembaga audit internal menyebut bahwa analisis awal menemukan adanya “mark-up kontrak” dan pengaturan subkontraktor yang tidak transparan, sehingga skema pengadaan menjadi rentan terhadap manipulasi.
Pengamat hukum menyatakan bahwa jika proses penyidikan berlangsung secara terbuka dan konsisten, hal ini bisa menjadi momentum signifikan untuk memperkuat sistem pengadaan publik dan mencegah korupsi dalam proyek infrastruktur besar.
“Proyek strategis nasional harus dilaksanakan dengan akuntabilitas yang tinggi — ini bukan hanya soal efisiensi, melainkan kepercayaan publik,” ujar Prof. Siti Rahayu, pakar hukum tata negara.
KPK menegaskan bahwa mereka siap menggunakan perangkat teknologi dan audit forensik untuk menelusuri hal-hal yang “tidak wajar” dalam kontrak dan pelaksanaan proyek. Dengan penyidikan resmi, maka tahap berikutnya adalah pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, dan eventual pengembalian kerugian negara. Publik dan dunia usaha kini menanti keputusan selanjutnya yang dapat menjadi tolok ukur transparansi dalam proyek besar.
Red. 28 Oktober 2025 – 9.44 WIB.
Leave a Reply