Scroll untuk baca artikel
Jasa Website
POLITIK

Ketua DPD Golkar Kota Bekasi Diduga Sunat Dana Banpol Untuk Kepentingan Pribadi

Admin Redaksi
98
×

Ketua DPD Golkar Kota Bekasi Diduga Sunat Dana Banpol Untuk Kepentingan Pribadi

Sebarkan artikel ini
52 / 100

NasionalismeNews.com Kota Bekasi- Transparansi Pengunaan Dana Bantuan Partai Untuk Golkar Kota Bekasi Dipertanyakan. Adanya dugaan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Ade Puspita Sari menggunakan Dana bantuan partai Dari pemerintah Kota Bekasi untuk kepentingan politik pribadi.

“Saya dapat kabar sih Ketua DPD terjadi gesekan dengan bendahara terkait banyak hal. Salah satunya ketua DPD selalu minta cek kosong kepada bendahara,” Kata Kader Golkar Kota Bekasi yang tidak ingin disebutkan namanya

Selain itu, Dikabarkan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi melalukan reshuffle Pengurus besar besaran. Posisi Bendahara Umum yang Saat ini masih dijabat oleh Astrid Laena pun terancam digeser. Dikabarkan, Surat pengajuan Reshuffle sudah diajukan ke DPD Golkar Jawa Barat.

Diduga, Salah satu pemicu Reshuffle adanya bersih tegang dengan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi mengenai transparansi Bantuan Dana Patrol tersebut. Selain, adanya gesekan kepentingan politik.

Mendengar adanya kabar terse but, Koordinator Barisan Muda Golkar Bekasi, Diana Risma mendorong adanya transparansi penggunaan Dana bantuan partai politik yang selama ini diterima partai golkar Kota Bekasi.

Bila perlu, Lanjutnya, harus ada uji Publik mengenai Laporan Pertanggung Jawab mengenai penggunaan anggaran tersebut.

“Harus ada uji publik agar transparan Dan tidak ada dugaan LPJ fiktif. Karena bulan oktober dana parpol dikota bekasi masuk dan mungkin Sudah dicairkan. Namun tdk ada transparansi sama sekali. Jangan jangan buat modal kampanye ade puspita,” tegasnya

Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan, kasus-kasus korupsi terkait pendanaan politik sudah tak terhitung. Menurut dia, banyak ketidakjelasan dalam keuangan partai politik dan minim transparansi.

“Problem umum yang selama ini berkembang itu kan muncul banyak praktik korupsi, sudah tak terhitung kasus-kasus korupsi yang melibatkan pendanaan politik,” ujar Danang

Bukan hanya dana kampanye, pendanaan politik yang dimaksud ialah dalam arti luas. Hal ini termasuk pendanaan kontestasi legislatif di tingkat daerah maupun nasional, pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan presiden (pilpres), serta kepentingan partai politik itu sendiri.

Jasa Website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *