Jejak Gelap Bandara Morowali: Ketika Penerbangan Privat Menembus Kedaulatan Negara.

NasionalismeNews.com – Morowali, Sulawesi Tengah — Sebuah bandara di kawasan industri Morowali tiba-tiba menjadi sorotan publik nasional. Video viral yang memperlihatkan kehadiran pesawat militer dan pasukan TNI di landasan pacu memicu spekulasi liar: ada yang menyebut penyerbuan, ada yang menduga penyelundupan, bahkan muncul narasi liar bahwa negara kehilangan kendali atas wilayahnya sendiri.

Bandara “Tanpa Negara” di Tengah Kawasan Industri, Tim investigasi kami menelusuri fakta, berbicara dengan sejumlah sumber, dan mengumpulkan data dari kementerian terkait. Hasilnya mengejutkan. Inilah nasionalisme news, jangan lupa untuk like comment dan subscribe agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya.

Bandara yang menjadi sorotan bukan bandara publik pemerintah daerah.
Ini adalah bandara khusus yang dimiliki PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), sebuah kawasan industri raksasa yang menjadi pusat smelter dan manufaktur berbasis tambang nikel.

Namun temuan lapangan menunjukkan kejanggalan besar:

  • Tidak ada petugas imigrasi
  • Tidak ada bea cukai
  • Tidak ada Karantina
  • Tidak ada otoritas resmi negara yang bertugas mengawasi keluar-masuknya orang maupun barang

“Secara regulasi, semua fasilitas udara yang menerima penerbangan, baik domestik maupun internasional, wajib berada dalam pengawasan negara. Tidak boleh kosong,” ujar seorang pejabat Kemenhub yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Situasi ini memunculkan istilah baru di internal pemerintahan:
“Bandara yang berjalan seperti negara dalam negara.”

Pertanyaan Besar: Siapa Saja yang Keluar-Masuk?

Tim investigasi mengumpulkan informasi dari beberapa pekerja dan kontraktor yang pernah naik pesawat dari bandara tersebut. Salah satu pekerja menyebut bahwa penerbangan charter dilakukan hampir setiap minggu, mengangkut:

  • Tenaga kerja asing
  • Pejabat internal perusahaan
  • Barang teknis dan logistik

Yang mencurigakan: tidak ada pemeriksaan paspor oleh imigrasi, dan tidak ada pengawasan terkait apa saja yang masuk dan keluar.

Seorang narasumber yang bekerja di perusahaan logistik mengatakan:

“Kalau barang datang dari luar, masuk saja ke kawasan. Tidak ada pemeriksaan bea cukai. Semua lewat pengelola.”

Jika benar demikian, ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini menyentuh urat nadi kedaulatan negara.

TNI AU Turun Tangan

Pada 19 November 2025, tiga pesawat tempur Sukhoi TNI AU melakukan manuver pengamanan udara yang jarang dilakukan di sana.
Latihan “force down” — atau pendaratan paksa pesawat asing — dilaksanakan langsung di Bandara IMIP.

Namun mengapa memilih lokasi ini?

Seorang perwira TNI AU menjelaskan kepada tim investigasi:

“Morowali adalah jalur udara strategis. Ada aktivitas penerbangan yang tidak berada dalam kontrol penuh otoritas negara. Latihan dilakukan untuk memastikan semua fasilitas udara berada dalam jangkauan pertahanan nasional.”

Dalam latihan tersebut:

  • Jet Sukhoi mencegat pesawat simulasi asing
  • Pesawat dipaksa mendarat di Bandara IMIP
  • Korps Pasukan Khas (Paskhas) melakukan penyergapan simulasi
  • Awak pesawat diperiksa seperti prosedur ancaman udara sungguhan

Latihan ini kemudian direkam warga—dan viral.

Publik mengira TNI “menyerbu” bandara, padahal operasi ini sekaligus menjadi peringatan bahwa setiap fasilitas udara di Indonesia harus tunduk pada protokol pertahanan negara.

Jejak Administratif yang Kabur

Investigasi dokumen menunjukkan beberapa kejanggalan administratif:

  1. Bandara tercatat sebagai bandara khusus, tetapi aktivitasnya mirip bandara komersial tertutup.
  2. Tidak ada pos imigrasi aktif, padahal kawasan itu menerima banyak tenaga kerja asing.
  3. Tidak jelas mekanisme sinkronisasi data antara PT IMIP, kementerian, dan otoritas negara.

Ketika diminta memberi klarifikasi, pejabat perusahaan menyatakan bahwa bandara hanya digunakan untuk kepentingan internal. Namun bukti-bukti yang kami temukan menunjukkan aktivitas yang melampaui definisi “internal”.

 Negara Mulai Bergerak

Setelah kehebohan publik, pemerintah pusat mulai meninjau ulang status bandara ini.

Sumber internal di Kemenhub menyebutkan adanya dorongan untuk:

  • Menyisipkan petugas negara secara permanen
  • Audit izin operasional bandara
  • Evaluasi jalur penerbangan charter
  • Pembersihan celah hukum terkait pengawasan tenaga kerja asing

“Tidak boleh ada satu pun bandara di negeri ini yang lepas dari radar negara,” kata seorang pejabat di Menhan.

Pemerintah juga sedang melakukan pengecekan ulang terhadap aset-aset strategis di kawasan industri besar di seluruh Indonesia.

 Misteri yang Belum Terpecahkan

Banyak pertanyaan masih menggantung:

  • Apakah selama ini ada barang yang masuk tanpa tercatat negara?
  • Apakah ada tenaga kerja asing yang masuk tanpa pemeriksaan imigrasi?
  • Apakah ada aktivitas penerbangan internasional yang tidak dilaporkan?
  • Mengapa pengawasan negara bisa hilang begitu lama?

Sumber-sumber internal menyebutkan bahwa penyelidikan mendalam sedang berjalan. Jika ditemukan pelanggaran, kasus ini bisa menjadi salah satu skandal terbesar terkait aset strategis negara dalam satu dekade terakhir.

 Negara Tidak Boleh Absen

Bandara adalah gerbang kedaulatan.
Tidak peduli siapa pemilik tanahnya, udara adalah milik negara.

Kasus Morowali membuka mata publik dan pemerintah bahwa industri sekelas PT IMIP tidak boleh berjalan di luar pengawasan negara — sekecil apa pun celahnya.

Ini bukan sekadar persoalan administrasi.
Ini persoalan kedaulatan, keamanan nasional, dan integritas negara.

Red. NNtv – 26/11/2025 – 20.16 WIB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *