NasionalismeNews.Com-Makassar -Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur, H. Bahri Suli bersama seluruh Bupati dan Walikota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) selaku pemegang saham PT. Bank Sulselbar mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2022.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jasmine Ballroom Claro Hotel Makassar, Senin (07/11/2022). Yang dihadiri, Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idris, M.Si., Komisaris Utama, Dr. Abdul Hayat Gani yang juga menjabat Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, dan Plt. Direktur Utama PT. Bank Sulselbar, H. Yulis Suandi.
Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Luwu Timur hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar sebagai salah satu pemegang saham guna memenuhi beberapa agenda pada RUPS-LB tahun 2022.
Rapat RUPS Luar Biasa PT. Bank Sulselbar Tahun 2022 yang berlangsung secara tertutup tersebut dimulai pukul 09.00 Wita. dipimpin Komisaris Utama PT. Bank Sulselbar sekaligus pengantar dan pembacaan daftar hadir peserta rapat oleh notaris serta pengesahan tata tertib RUPS-LB.
“Agenda rapat hari ini adalah Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Operasional Dan TI PT. Bank Sulselbar sampai terpilihnya Direktur Operasional dan TI PT. Bank Sulselbar yang definitif,” kata Bahri Suli.
“Pembahasan lain adalah Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar untuk Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, dalam hal Konversi Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) serta Persetujuan/Pengesahan tambahan setoran Modal Pemegang Saham Tahun 2022,” tutur Sekda
Lebih lanjut, H. Bahri Suli menjelaskan, RUPS LB ini merupakan forum yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya, baik itu sebagai forum untuk menentukan kebijakan umum perseroan, maupun sebagai wadah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Direksi dan Komisaris PT. Bank Sulselbar kepada para pemegang saham serta penyampaian kebijakan penting lainnya. (is/prokopim/ikp-humas/kominfo-sp)
