NasionalismeNews-Com- Makassar — Ketua DPC Demokrat Luwu Timur, Abdul Fattah selaku kader Demokrat Luwu Timur berharap agar agenda pelantikan Ni’matullah Erbe selaku ketua DPD Demokrat Sulsel berjalan lancar tanpa hambatan dan akan menyambut kedatangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Bandara Sultan Hasanuddin.
dimana tahapan verifikasi Parpol akan dilaksanakan pada Agustus sampai Oktober tahun ini.
“Lebih produktif bila energi kader dimaksimalkan untuk fokus menghadapi dan memenangkan Pemilu 2024, ketimbang larut dalam konflik internal yang justru akan menjadi bumerang bagi Partai,” ungkap Abdul Fatta yang akrab disapa Karaeng Dacing .
Agenda pelantikan Pengurus DPD Demokrat Sulsel tidak boleh terpending karena akan berimplikasi pada pelaksanaan konsolidasi seluruh DPC-DPC Demokrat di Sulsel,
Konsolidasi partai di tingkat DPC, PAC dan Ranting, merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan untuk menghadapi Pemilu karena terkait dengan penguatan dan pemantapan infrastruktur Partai hingga di level grassroot.
Abdul Fattah justru berharap, Ketum AHY bisa menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kota Parepare untuk menyapa masyarakat dan membakar semangat kader Demokrat di Parepare.
“Kalau beliau datang lagi ke Parepare, Insya Allah akan memberikan efek elektoral yang sangat positif terhadap Partai Demokrat mengingat banyak masyarakat Parepare yang mengidolakan beliau,” sambungnya.
Agar agenda konsolidasi Demokrat berjalan sesuai jadwal, Abdul Fattah mengaku siap untuk bergabung dengan DPC-DPC lainnya untuk menjemput AHY dan mendukung kelancaran perjalanannya menuju ke arena pelantikan.
Terpisah, Fuad Ukkas, kader Partai Demokrat Parepare juga memberikan tanggapan terkait upaya pembatalan pelantikan Pengurus DPD Sulsel oleh AHY.
Menurutnya, kalau memang benar ketua DPC Demokrat Maros serius dengan ancamannya, hal itu merupakan tindakan makar terhadap Partai serta dikategorikan perbuatan melawan hukum.
Kata Fuad, tidak ada alasan lagi untuk menghalangi pelantikan Ni’matullah sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel dikarenakan proses pemilihannya sudah sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
“Secara konstitusi Partai, terpilihnya Bapak Ni’matullah sudah sah. Keputusan tersebut harus dihormati dan ditaati oleh seluruh kader sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat,” ujar Fuad kepada wartawan , Sabtu (14/05/2022).
Menurutnya, menentang keputusan tersebut sama saja melakukan tindakan makar terhadap Partai karena melawan aturan sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi atau AD/ART Partai Demokrat.
Terlebih lagi kata Fuad, yang ingin dia hadang itu seorang Ketua Umum yang merupakan simbol Partai.”Ini sama saja ingin merusak citra Partai Demokrat di mata masyarakat,” imbuhnya.
“Dipertanyakan loyalitas dan komitmennya untuk membesarkan Partai. Yang dia lakukan itu sangat kontraproduktif dengan jerih payah perjuangan kader-kader Partai Demokrat untuk membangun kepercayaan dan simpati masyarakat,” ucap Fuad.
Fuad Ukkas, Kader Demokrat Parepare
Fuad menilai, rencana Ketua DPC Maros tersebut adalah pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan prinsip berdemokrasi.
“Demokrasi itu saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat dan tunduk pada aturan yang mengikat sebagai kesepakatan bersama,” tuturnya.
Ditambahkannya, dalam konteks bernegara, upaya memboikot AHY di bandara merupakan perbuatan melawan hukum, bahkan bisa dipidanakan.
Fuad menyebut, dalam UU No. 9 tahun 1998 dan Peraturan Kapolri No. 17 tahun 2012 tentang penyampaian pendapat di muka umum, secara eksplisit dan tegas melarang demonstrasi atau unjuk rasa di objek vital, termasuk pelabuhan udara.
Selain itu kata dia, niatan pemboikotan akses keluar rombongan AHY dari bandara juga akan berdampak terhalangnya aktivitas masyarakat umum pengguna fasilitas bandara.
“Ini justru akan semakin merusak citra Partai Demokrat di masyarakat. Apalagi dilakukan oleh seorang pimpinan partai yang seharusnya memberi keteladanan untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
( Ags.T/LT )
