Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Iljas Tedjo menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2024 yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara tegas memperingatkan pihak yang terlibat dalam mafia tanah. Nusron menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan langsung oknum yang terlibat ke aparat penegak hukum. “Ini adalah peringatan bagi siapa pun yang terlibat dalam mafia tanah,” tegas Nusron saat memberikan sambutan.
“Jika menyangkut aparatur negara, terutama dari Kementerian ATR/BPN, saya tidak akan segan-segan. Bukan orang lain yang akan menghantarkan kepada aparat penegak hukum, tapi saya sendiri,” ujarnya.
Menteri Nusron mengungkapkan bahwa kementerian telah mengidentifikasi akar persoalan dari sengketa dan konflik pertanahan, termasuk keterlibatan oknum internal ATR/BPN.
Ia menegaskan bahwa selain memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal, penguatan sistem internal dan peningkatan kapabilitas serta integritas sumber daya manusia di BPN menjadi langkah penting. “Untuk memberantas mafia tanah, kita perlu memperbaiki sistem internal dan meningkatkan integritas SDM di BPN,” jelas Nusron.
Nusron juga menyoroti adanya keterlibatan pihak eksternal, seperti oknum kepala desa, notaris, PPAT, dan pihak lain yang mendukung praktik mafia tanah. “Selain faktor internal, ada juga pihak eksternal seperti pemborong tanah dan oknum yang terlibat di elemen-elemen tersebut,” tambahnya.
Menteri Nusron menekankan bahwa upaya pemberantasan mafia tanah memerlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh instansi terkait. Ia mengajak Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Mahkamah Agung untuk bersama-sama menyelesaikan sengketa pertanahan. “Ini kerja berat yang membutuhkan kolaborasi. Kami tidak bisa bekerja sendiri,” tegas Nusron.
Rapat Koordinasi tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Turut mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.
Hadir pula Kepala BIN, Muhammad Herindra; Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin; Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin; Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto; Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Prim Haryadi; dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Wahyu Widada.
