NasionalismeNews.Com,Luwu Timur_Malili-Bupati Luwu Timur, H. Budiman didampingi Sekda, H. Bahri Suli, Asisten Adminitrasi Umum, Nursih Haerani, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Aini Endis Anrika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Senin (15/08/2022).
Dalam kata pengantarnya, kepada para Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag, Sekretaris dan kepala Bidang, Budiman menyampaikan bahwa, pertemuan seperti ini penting untuk menyamakan ide dan gagasan dalam rangka pencapaian visi-misi melalui pelaksanaan APBD 2022.
“Tentu seperti biasa, agenda kita yang pertama terkait daya serap anggaran, kemudian kedisiplinan kita, laporan-laporan kinerja kita melalui pemberitaan kepada masyarakat, peringatan hari kemerdekaan yang sisa dua hari lagi, persoalan lingkungan serta narasi yang berisi sumbangsih Luwu Timur terhadap provinsi dan nasional ini penting kita lakukan,” kata Bupati.
Selain itu, juga dibahas mengenai pendapatan, bantuan-bantuan kepada kelompok yang tidak boleh asal masuk, harus atas persetujuan Bupati. “Jangan nanti mau di SK kan baru saya tau,” tegas Budiman.
Khusus kedisiplinan pegawai, orang nomor satu di Bumi Batara Guru tersebut berpesan kepada para kepala OPD melakukan pengawasan terhadap seluruh stafnya terutama dalam penggunaan absensi online (SIPATUH) yang saat ini sudah diterapkan di lingkungan Pemkab. Luwu Timur.
“Jangan sampai ada pegawai yang berpinsip biar TPP nya dipotong tidak ada masalah. Tidak boleh berprinsip begitu, karena bukan soal potongannya, tapi bagaimana kita taat dengan aturan. Kalau anda tidak bisa bekerja, minimal anda rajin. Mari kita saling mengingatkan, jangan kasih Dinas Luar (DL) yang seperti itu, tahan saja, banyak yang bisa kerja, karena jika dibiasakan, dia akan merasa bahwa selalu dibutuhkan, tidak ada yang bisa kerja selain dia. Jangan seperti itu, hidup ini berproses, jadi mari kita saling membantu,” pesan Budiman.
Usai menyampaikan kata pengantarnya, Bupati Luwu Timur mempersilahkan beberapa kepala OPD untuk menyampaikan kondisi dan permasalahan yang ada di OPD masing-masing untuk dicarikan solusinya. (ikp-kehumasan/kominfo-sp)
