NasionalismeNews.com – Ketika hiruk-pikuk industri nikel mulai menggeliat pada 2019, sebuah landasan pacu di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mulai menerima penerbangan reguler.
Tidak ada upacara peresmian besar, tidak ada pemberitaan nasional, dan tidak ada sorotan dari para pejabat pusat. Bandara itu dibangun sebagai bandara khusus, fasilitas internal yang diperuntukkan bagi operasional perusahaan.
Status tersebut membuatnya tidak wajib melayani publik, tidak masuk daftar bandara umum, dan tidak otomatis memerlukan kehadiran Bea Cukai, Imigrasi, ataupun pengamanan negara.
Pada masa itu, pemerintah sedang memprioritaskan industri nikel sebagai tulang punggung hilirisasi nasional. IMIP, sebagai kawasan industri raksasa yang mempekerjakan puluhan ribu orang, dianggap proyek strategis yang harus difasilitasi.
Dalam konteks ini, keberadaan bandara khusus perusahaan tidak pernah dianggap persoalan besar. Akibatnya, operasional bandara berlangsung sunyi—terdaftar, tetapi tidak menarik perhatian siapa pun di pusat kekuasaan.
2019–2024: Enam Tahun Sunyi dalam Celah Sistem
Selama bertahun-tahun berikutnya, pola operasi bandara tidak banyak berubah. Kementerian Perhubungan mengurus perizinan sebagai bandara khusus, sementara lembaga lain seperti Bea Cukai dan Imigrasi tidak diminta membangun pos tetap.
TNI AU hanya mengawasi ruang udara sebagaimana prosedur standar. DPR pun tidak pernah menyinggungnya, sebab bandara semacam itu memang tidak muncul dalam paparan resmi Kemenhub.
Para pengamat kemudian menyebut situasi ini sebagai pembiaran birokrasi—bukan konspirasi besar yang sengaja digelapkan, tetapi akibat dari celah regulasi yang tidak pernah ditutup. Bandara khusus selama ini berada di wilayah abu-abu: legal, tetapi minim pengawasan.
Di dalam kawasan, aktivitas terus berjalan. Ribuan pekerja, teknisi, dan logistik keluar masuk setiap tahun. Namun tanpa alarm atau indikator yang mencolok, pusat pemerintahan tidak pernah benar-benar menoleh.
2024: Angka Besar yang Baru Terlihat
Pada 2024, mobilitas di bandara IMIP naik signifikan. Data internal yang kemudian bocor ke publik menunjukkan angka 153 ribu pergerakan orang dan barang sejak awal beroperasi. Angka itu sebenarnya sudah cukup besar untuk menarik perhatian, namun tidak pernah muncul di meja rapat pemerintah pusat.
Pada titik ini, persoalan bukan lagi soal bandara kecil perusahaan. Skala operasinya sudah menyerupai bandara komersial regional.
Agustus 2025: Kategori Bandara Naik Diam-Diam
Kemenhub pada Agustus 2025 meningkatkan kategori bandara IMIP—dalam sejumlah laporan disebut mengarah ke “internasional”—meski secara administratif masih berstatus bandara khusus. Kenaikan status yang dilakukan tanpa publikasi besar inilah yang mulai menimbulkan tanda tanya.
Pengawas penerbangan daerah dan pengamat transportasi mulai mempertanyakan: bila statusnya naik, mengapa pengawasannya tetap minimal? Dan mengapa tidak ada keterlibatan Bea Cukai atau Imigrasi?
Pertanyaan ini masih terpendam hingga akhirnya meledak beberapa bulan kemudian.
November 2025: Media Mulai Menguliti
Akhir November menjadi titik balik. Laporan investigasi dari sejumlah media nasional menguak fakta yang mengejutkan:
– Tidak ada petugas Bea Cukai yang mengawasi keluar-masuk barang.
– Tidak ada Imigrasi yang bertugas mengawasi arus pekerja asing.
– Tidak ada pengamanan negara yang rutin.
– Mobilitas orang dan barang sangat tinggi.
– Dan yang paling mengherankan: bandara itu tidak pernah sekalipun dibahas dalam rapat Komisi V DPR.
Temuan ini langsung menyebar, memantik perhatian publik dan membuat kementerian terkait tak bisa lagi mengelak.
26–28 November 2025: DPR Mulai Ribut
Gelombang reaksi datang dari Senayan. Komisi V dan Komisi I DPR mempertanyakan bagaimana sebuah bandara dengan aktivitas sebesar itu dapat beroperasi tanpa pengawasan negara.
Sejumlah anggota DPR mengaku merasa kecolongan. Ada yang menyebut bandara IMIP seperti “negara dalam negara”, sebab tidak pernah muncul di laporan resmi dan tidak tersentuh pengawasan apa pun.
DPR pun menjadwalkan panggilan resmi kepada Kementerian Perhubungan pada 2 Desember 2025.
Akhir November 2025: Pemerintah Akhirnya Bergerak
Di tengah kegaduhan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat suara. Ia menyatakan Bea Cukai siap menempatkan petugas di bandara IMIP, bekerja sama dengan Imigrasi bila diperlukan. Pemerintah, kata Purbaya, juga akan mengecek ulang seluruh perizinan dan operasional bandara.
Sikap ini menjadi respons pertama pemerintah pusat yang konkret setelah bertahun-tahun situasi dibiarkan.
KESIMPULAN INVESTIGATIF: Kenapa Baru Sekarang Ribut?
Dari seluruh rangkaian kejadian, penyebab kehebohan mendadak di 2025 bukanlah sosok “dalang kuat” yang menyembunyikan bandara itu, melainkan kombinasi faktor struktural:
1. Status bandara khusus membuatnya berada di luar radar politik dan pengawasan ketat.
2. Koordinasi antar lembaga lemah—setiap institusi menganggap ini bukan urusannya.
3. Fokus pemerintah pada hilirisasi nikel membuat fasilitas internal perusahaan diprioritaskan, bukan diawasi.
4. Data mobilitas 153 ribu baru muncul dan disorot publik pada 2025.
5. Media mengangkat isu sehingga memaksa DPR dan kementerian bereaksi cepat.
Dalam enam tahun, bandara IMIP beroperasi tanpa riuh, seolah menjadi bagian tak terlihat dari mesin industri Morowali. Barulah ketika angka-angka dan fakta-faktanya mencuat, negara tersadar bahwa ada fasilitas strategis yang luput dari pengawasan.
Pertanyaannya kini bukan lagi mengapa bandara itu ada, melainkan mengapa negara baru menyadarinya sekarang.
Ataukah ada “sosok/lembaga” yang menjadi dalang dan melindungi keberadaan bandara tersebut selama ini?.
Mungkinkah para elit politik yang berkepentingan dalam industry nikel bermain di dalamnya?
Semuanya bisa terungkap apabila penyelidikan yang serius dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait, bukan hanya untuk mencari simpati masyarakat demi meredam masalah ini, keterbukaan dan transparansi harus dilakukan oleh pemerintah. Agar masalah ini bias terungkap, dan akan ada kejatuhan bagai efek domina bagi mereka yang terlibat di dalamnya apabila kasus ini bias sampai terungkap tuntas.
Red. NNtv – 28/11/2025 15.30 WIB.
Leave a Reply