NasionalismeNews.Com, Luwu Timur – Malili- Dalam rangka menilai tingkat ancaman, kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Workshop Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB), di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lutim, Selasa (22/08/2023).
Workshop dibuka oleh Bupati Luwu Timur diwakili Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, dr. H. April, dengan menghadirkan dua narasumber yakni Kepala Studi Pusat Kebencanaan Unhas Makassar, Dr. Eng. Ilham Alimuddin, ST. MGIS, dan Tenaga Ahli Kebencanaan BPBD Sulsel, Jasman Ghadi, M.Si.
Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, dr. H. April mengucapkan selamat datang kepada narasumber yang telah hadir pada kesempatan ini.
Ia mengatakan, kondisi wilayah Luwu Timur yang sebagian besar berada pada kawasan pegunungan dan perbukitan, membuka ruang terjadinya bencana alam seperti gempa bumi dan bencana alam hydrometeorolgy yaitu bencana alam yang diakibatkan oleh aktifitas cuaca seperti tanah longsor, banjir, angin puting beliung, serta ancaman lainnya.
“Harapan kita semua, melalui penyusunan KRB ini sesuai amanah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang wajib dilaksanakan oleh Pemda guna mengetahui tingkat ancaman, kerentangan dan kapasitas, sehingga dapat mengetahui potensi jumlah korban dan kerugian yang mungkin akan diakibatkan kejadian bencana,” tuturnya.
“Saya menghimbau kepada seluruh peserta workhsop agar mengikuti kegiatan ini dengan baik, pahami apa yang disampaikan pemateri, sehingga output dari kegiatan ini dapat benar-benar bermanfaat bagi kita, khususnya Kabupaten Luwu Timur,” tutup dr. April.
Sekretaris BPBD Lutim, Jumardi melaporkan, wilayah Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang berpotensi terhadap berbagai ancaman bencana, baik bencana geologi, hidrometeorology maupun antropogenik.
“Secara nasional, berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2022, Luwu Timur masih berada pada urutan ke 51 di posisi kelas risiko tinggi dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia,” ungkapnya.
“Untuk itulah, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan panduan yang memadai bagi daerah dalam mengkaji risiko setiap jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi, dan mengoptimalkan penyelenggaraan bencana daerah dengan pertimbangan beberapa parameter resiko untuk menjadi dasar yang jelas dan terukur,” pungkas Jumardi.
Peserta yang mengikuti workshop ini kurang lebih 100 orang terdiri dari perwakilan masing-masing OPD, Stakeholder terkait, perwakilan dari beberapa instansi vertikal dan perwakilan dari organisasi kemanusiaan seperti PMI. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
