NasionalismeNews [LEBAK] — Kinerja PDAM Tirta Multatuli, Kabupaten Lebak, dipertanyakan Raksa Ambang Sagara, Ketua Yayasan Naga Harapan Banten (YNHB).
“Air PDAM sering tak mengalir, hal ini sama saja pihak perusahaan telah mendzolimi pelanggan dan harus segera dievaluasi,” ujar Raksa Ambang, Senin (12/4).
Ditambahkannya, banyak anggota YNHB juga yang menjadi pelanggan PDAM, sehingga pihaknya banyak menerima data dari berbagai sumber langsung terkait hal ini.
“Ada apa ini dengan PDAM, kok bertahun- tahun sering mengalami masalah dan dikeluhkan pelanggannya,” katanya.YNHB sendiri mencatat beberapa persoalan yang menjadi sumber masalah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Pertama, soal anggaran untuk penggantian pompa intik dan pompa distribusi, dimana seharusnya anggaran dibelikan pompa yang baru, malah yang terjadi pompa lama diperbaiki kembali dibuat seperti baru.
“Seharusnya anggaran itu dibelikan untuk pompa yang baru, ini malah pompa yang dulu atau yang sudah lama diperbaiki kembali, otomatis akan cepat rusak dan menganggu pelayanan. Ini salah satu masalah kenapa air tak mengalir kepada pelanggan. Karena ya itu pompanya rusak. Saya heran, kenapa pihak PDAM tidak membelikan pompa yang baru, dikemanakan anggaran untuk pembelian pompa yang baru itu,” ungkapnya.
Selain itu aplikasi sistem pembayaran juga dinilai bermasalah, pasalnya, kata dia, pelanggan tidak bisa melakukan transaksi pembayaran dari awal bulan.
“Jadi, seharusnya para pelanggan itu dapat melakukan pembayaran dari awal bulan, ini tidak bisa. Karena aplikasi sistemnya bermasalah. Sehingga, berdampak pada penerimaan uang dari pelanggan,” tukas Raksa Ambang.
Untuk itu, Raksa berharap dan meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pengecekan terhadap persoalan tersebut. Sehingga, PDAM Tirta Multatuli ini dapat kembali normal dan pendistribusian air pada pelanggan berjalan lancar.
“Kita berharap, APH turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini, dan dapat menyelediki apa yang menjadi penyebab carut marutnya manajemen di PDAM. Karena PDAM juga kan mengelola uang negara, sehingga harus ada pantauan yang jelas dari berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum,” tegasnya. MOI
